Letak Indonesia di daerah khatulistiwa dengan karakteristik geologi, geografi, dan lingkungan yang ada, menjadikan Indonesia sebagai wilayah yang bukan hanya


download 0.55 Mb.
jenengLetak Indonesia di daerah khatulistiwa dengan karakteristik geologi, geografi, dan lingkungan yang ada, menjadikan Indonesia sebagai wilayah yang bukan hanya
Kaca1/12
KoleksiDokumen
a.kabeh-ngerti.com > Geografi > Dokumen
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
DRAFT PERBAIKAN (2)




1. PENDAHULUAN
Letak Indonesia di daerah khatulistiwa dengan karakteristik geologi, geografi, dan lingkungan yang ada, menjadikan Indonesia sebagai wilayah yang bukan hanya merupakan daerah berkeanekaragaman hayati (biodiversity) yang sangat tinggi (megadiversity) di dunia, baik secara fisik ekologis maupun sosio-kultural. Oleh karena itu berbagai program pembangunan harus sangat memperhitungkan secara cermat kerentanan ekologi dan sosial budaya masyarakat, untuk menjamin keberlanjutannya. Program pembangunan suatu negara akan berjalan baik jika diawali suatu perencanaan yang baik pula. Biasanya perencanaan itu diawali dengan visi dan misi yang jelas, kemudian di jabarkan kedalam suatu kebijakan dan diteruskan ke dalam rencana program pembangunan.

Kelautan merupakan suatu bidang pembangunan yang sangat luas. Secara fisik Indonesia adalah negara kepulauan terbesar didunia (the largest archipelagic state), yang mempunyai perairan laut lebih luas dari kontinentalnya, dimana 75,3 % adalah laut dan sisanya daratan. Secara fungsional, yang menjadikan kelautan sebagai bagian dari urusannya mencakup lebih dari empat belas instansi. Bertitik-tolak dari luasnya pembangunan bidang kelautan, maka kebijakan pembangunan kelautan Indonesia harus dikerjakan secara hati-hati (precautionary approach), agar terjaga kesinambungan dan tercapai sinergi pelbagai instansi dan sektor yang terkait serta pelibatan masyarakat.

Mensinergikan kebijakan antar instansi pemerintah baik pusat dan daerah maupun pemangku kepentingan lainnya, adalah suatu pekerjaan yang tidak mudah. Koordinasi sering terkendala dengan sikap egosektoral yang masih melekat di setiap pemangku kepentingan. Dalam rangka mengurangi egosektoral, kebersamaan orientasi harus diarahkan pada tujuan yang ingin dicapai setiap sektor adalah sama yakni membangun negara Indonesia di hari esok lebih baik dari hari ini. Oleh karena itu kepentingan pembangunan semesta nasional Indonesia harus dikedepankan daripada kepentingan sektoral. Prinsip mendahulukan kepentingan nasional itu harus dipahami dan dijalankankan oleh semua pemangku kepentingan, agar pembangunan kelautan dapat menjadi penggerak utama (major driving forces) pembangunan Indonesia di masa depan.

Sebelum uraian lebih lanjut tentang arah strategi kebijakan kelautan kedepan, penting bagi kita untuk memahami sejarah perjalanan bangsa Indonesia menjadi suatu negara yang mandiri dan merdeka. Secara historis ada tiga tiang utama (tonggak) yang penting dalam sejarah kehidupan bangsa Indonesia yaitu : (1) Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 yang menunjukkan bahwa Indonesia mempunyai satu Nusa, satu Bangsa, dan satu Bahasa, ini merupakan ideologi penyatuan jiwa nasionalisme bangsa Indonesia; (2) Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, dimana rakyat Indonesia yang telah menjadi satu bangsa, ingin hidup dalam satu kesatuan kenegaraan, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan (3) Deklarasi Djuanda tanggal 13 Desember 1957 yang menekankan bahwa bangsa Indonesia yang hidup dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia tersebut berada dalam suatu kesatuan kewilayahan yang berbentuk kepulauan (Nusantara) yang terdiri dari seluruh wilayah darat, laut termasuk laut antara pulau-pulau, beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, udara di atasnya dan seluruh kekayaan alam yang terkandung didalamnya merupakan suatu kesatuan kewilayahan yang harus dipergunakan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat Indonesia sesuai dengan amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.

Sejarah telah mencatat, bahwa Indonesia ”pernah” memiliki puncak kejayaan pada zaman Sriwijaya dan Majapahit sebagai negara maritim terbesar dan terkuat pada masanya. Keduanya menguasai jalur perdagangan dan perhubungan laut di seluruh wilayah nusantara, bahkan sampai ke bagian Afrika Selatan dan Madagaskar. Namun sejarah pula yang menggoreskan bahwa telah terjadi rekayasa sosial pada masa penjajahan Belanda, sehingga menyebabkan pergeseran kultur dan struktur bangsa dari Bangsa Bahari ke Bangsa Agraris.

Peristiwa sejarah selama ratusan tahun itu telah menggiring pemahaman tentang ruang hidup dan cara hidup bangsa yang lebih berorientasi dan bergantung pada wilayah daratan, bahkan cenderung apriori terhadap laut. Keadaan tersebut menyebabkan paradigma pembangunan nasional lebih berbasis daratan (land based oriented). Indonesia harus menggabungkan kekuatan laut dan darat sehingga menjadi negara yang tangguh dalam kancah persaingan global sehingga laut harus mendapat perhatian bangsa dan negara secara penuh. ”Laut” sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa dapat berperan nyata dan sekaligus pilar utama bagi masa depan kemakmuran dan kejayaan bangsa. Dalam mencapai tujuan mulia tersebut, pembangunan kelautan harus memiliki landasan kebijakan yang kuat yakni Kebijakan Kelautan (Ocean Policy) yang disusun atas dasar pengetahuan yang komprehensif dan terukur dalam mengembangkan potensi sumberdaya dan fungsi laut, mengakomodasi kepentingan pusat dan daerah serta sektor yang berkaitan dalam pengelolaan pembangunan kelautan untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan segenap masyarakat Indonesia. Kebijakan tersebut mendasari setiap tindakan yang dilakukan dalam pembangunan kelautan berorientasi pada kepentingan nasional yang berdampak nyata dan signifikan bagi kemakmuran bangsa dan kesejahteraan rakyat baik pada masa kini maupun masa mendatang.

Ocean Policy berperan memayungi bidang kelautan yang sifatnya lintas sektoral dan institusi serta terintegrasi dengan daratan. Ocean Policy adalah kebijakan-kebijakan dalam mendayagunakan sumberdaya, kekayaan yang dimiliki dan fungsi laut secara bijaksana guna mencapai kesejahteraan masyarakat. Dengan kata lain, ocean policy merupakan paradigma yang menempatkan bidang kelautan sebagai arus utama (mainstream) dan bersinergi dengan bidang lainnya dalam pembangunan nasional. Dengan demikian, ocean policy secara integral dan komprehensif menjadi payung politik bagi semua institusi negara dan masyarakat dalam pembangunan bidang kelautan dan pembangunan nasional.

Pemahaman terhadap makna dan fungsi laut bagi sebuah negara kepulauan seperti Indonesia merupakan faktor pertimbangan pendukung yang signifikan bagi perumusan kebijakan terkait. Pertama, laut sebagai wilayah kedaulatan bangsa. Kedua, laut sebagai suatu ekosistem dengan sumberdayanya. Ketiga, laut sebagai media kontak sosial, ekonomi dan budaya, Keempat laut memaknai geostrategi, geopolitik, geokultural dan geoekonomi negara, serta Kelima laut memiliki karakteristik lingkungan yang khas termasuk potensi bencana alam. Dengan pemahaman ini diharapkan dapat memberikan sebuah kerangka pemikiran dalam pemanfaatan sumberdaya dan kekayaannya laut yang komprehensif dan berdayaguna sekaligus mendukung prinsip pemanfaatan sumberdaya secara lestari, serta menjalin hubungan antar bangsa secara harmonis terutama dengan negara-negara tetangga.


  1. AZAS PEMBANGUNAN KELAUTAN


Dalam pelaksanaan kebijakan kelautan Indonesia perlu mengadopsi beberapa prinsip, diantaranya yaitu : (i) pembangunan berkelanjutan (sustainable development), (ii) keterpaduan pembangunan (integrated development), (iii) partisipasi (participation), (iv) pemanfaatan sumberdaya secara rasional (rational resource use), (v) pendekatan kehati-hatian (precautionary approach), (vi) kesejahteraan (welfare), dan (vii) kerjasama (cooperation).


    1. Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development)

Pembangunan berkelanjutan didefinisikan sebagai pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengurangi kemampuan sumberdaya bagi kehidupan generasi yang akan datang. Konsep pembangunan berkelanjutan mengandung aspek : (1) keberlanjutan ekologi: memelihara keberlanjutan stok/biomasa dan daya dukungnya, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas ekosistem; (2) keberlanjutan sosio-ekonomi: mempertahankan dan mencapai tingkat kesejahteraan individu maupun masyarakat yang lebih tinggi serta memperhatikan keberlanjutan kesejahteraan masyarakat; (3) keberlanjutan komunitas: keberlanjutan eksistensi komunitas dalam berbagai aspek kehidupan yang berkualitas harus menjadi perhatian pembangunan yang berkelanjutan; dan (4) keberlanjutan kelembagaan: menyangkut terbangunnya aturan maupun tatakelola (governance) yang mampu mengantarkan tercapainya pembangunan kelautan secara terus menerus antar generasi.

Asas pembangunan berkelanjutan diterapkan agar: (1) pemanfaatan sumberdaya tidak melebihi kemampuan regenerasi sumberdaya hayati/pulih (renewable) atau laju inovasi substitusi sumberdaya nonhayati/tidak pulih (non-renewable) serta pemanfaatan sumberdaya nonhayati tidak menghancurkan kelestarian sumberdaya hayati; (2) pemanfaatan sumberdaya saat ini tidak boleh mengorbankan (kualitas dan kuantitas) kebutuhan generasi yang akan datang atas sumberdaya; dan (3) pemanfaatan sumberdaya yang belum diketahui dampaknya harus dilakukan secara hati-hati dan didukung oleh penelitian ilmiah yang terpercaya.


    1. Keterpaduan Pembangunan (Integrated Development)

Asas keterpaduan dikembangkan untuk mengintegrasikan perencanaan maupun kebijakan berbagai sektor pemerintahan dan sektor pembangunan secara horizontal maupun secara vertikal antara pemerintah dan pemerintah daerah, serta mengintegrasikan darat dan laut berdasarkan masukan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk membantu proses pengambilan keputusan dalam pembangunan kelautan yang berkelanjutan. Keterpaduan pembangunan tersebut didasarkan pada pengelolaan berbasis keterpaduan ekosistem, keterpaduan antar pemangku kepentingan (stakeholder), keterpaduan pendekatan keilmuan maupun teknologi, pengelolaan sumberdaya yang terintegrasi, keterpaduan pembangunan dan pengelolaan wilayah darat dan laut , keterpaduan geografis serta keterpaduan pembangunan antar sektor.


    1. Partisipasi (Participation)

Prinsip partisipasi dimaksudkan: (1) agar seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) mempunyai peran dalam perencanaan, pelaksanaan, sampai tahap pengawasan dan pengendalian, sesuai dengan peran masing-masing; (2) memiliki informasi yang terbuka untuk mengetahui kebijakan pemerintah dan mempunyai akses yang cukup untuk memanfaatkan sumberdaya; (3) menjamin adanya representasi pemangku kepentingan dalam keputusan tersebut; dan (4) memanfaatkan sumberdaya secara adil.


    1. Pemanfaatan Sumberdaya secara Rasional (Rational Resource Use)

Prinsip ini secara langsung menekankan pada negara untuk mengadopsi tindakan pengurangan dan penghapusan kegiatan produksi dan konsumsi yang tidak berkelanjutan yang disebabkan oleh kegiatan manusia. Hak negara untuk melakukan pemanfaatan sumberdaya disertai dengan tanggung jawab untuk melindungi dan memelihara lingkungan dan keterpaduan ekosistem. Pemanfaatan sumberdaya tersebut juga mempertimbangkan azas koeksistensi antara sumberdaya pulih dan sumberdaya tidak pulih sehingga eksploitasi sumberdaya tidak pulih harus dapat menjaga kelestarian sumberdaya pulih.


    1. Pendekatan Kehati-hatian (Precautionary Approach)

Berdasarkan Pasal 15 Deklarasi Rio, negara harus menerapkan tindakan pencegahan sesuai dengan kemampuannya dan mengantisipasi ketidakpastian ilmiah dari ancaman kerusakan lingkungan. Permasalahan ketidakpastian dan kerusakan lingkungan akan diperparah dengan perubahan iklim global. Oleh karena itu, diperlukan tindakan yang terukur untuk mencegah hal-hal yang dapat merugikan lingkungan laut. Dalam implementasi kebijakan pembangunan perlu dilakukan secara hati-hati dengan didukung data ilmiah yang sahih serta melakukan tindakan adaptasi dan mitigasi yang terukur agar kelestarian lingkungan laut dan keselamatan masyarakat dapat terjaga.


    1. Kesejahteraan (Welfare)

Pembangunan kelautan diarahkan pada tujuan utama yakni kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia, melalui pemanfaatan dan pengelolaan kelautan oleh generasi sekarang dan generasi yang akan datang secara lestari.


    1. Kerjasama (Cooperation)

Bidang kelautan adalah multisektor (sektor perikanan, sektor pariwisata bahari, sektor energi dan sumberdaya mineral, sektor perhubungan laut, sektor industri kelautan, sektor bangunan kelautan dan sektor jasa kelautan) sehingga perlu kerjasama dalam pengelolaan antar lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat. Indonesia secara aktif melakukan kerjasama dengan berbagai lembaga baik di tingkat regional maupun internasional untuk kepentingan keberlanjutan pembangunan kelautan Indonesia dan internasional.


  1. VISI, MISI, DASAR DAN TUJUAN KEBIJAKAN




    1. Visi Pembangunan Indonesia

Visi adalah suatu pemikiran untuk mencapai suatu cita-cita yang jauh kedepan dan harus dicapai. Idealisme dan harapan ini mendorong bangkitnya semangat membangun yang dituangkan kedalam misi, kebijakan dan program-program pembangunan. Berdasarkan pada harapan dan pandangan di atas, maka visi pembangunan Indonesia adalah:
TERWUJUDNYA INDONESIA SUATU NEGARA MARITIM YANG MANDIRI, KUAT DAN SEJAHTERA DENGAN MEMAHAMI, MENGELOLA, MEMANFAATKAN, MENJAGA SERTA MEMELIHARA LAUT SECARA BERKELANJUTAN ”.


    1. Misi Pembangunan Kelautan Indonesia

Visi pembangunan kelautan Indonesia mengisyaratkan pandangan dan harapan masyarakat terhadap peran dan fungsi laut Indonesia. Untuk mewujudkan visi tersebut di perlukan langkah nyata dalam semua aspek terkait kekayaan yang terkandung di laut dan pengelolaan sumberdaya kelautan, baik hayati maupun nir-hayati. Langkah tersebut merupakan misi pembangunan kelautan Indonesia yaitu Memahami, Mengelola dan Memanfaatkan, Menjaga dan Memelihara Laut Indonesia serta Mengikutsertakan dan Meningkatkan peran Indonesia dalam percaturan kelautan global:

(1) Memahami Laut Indonesia merupakan upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang fungsi dan peran laut bagi bangsa Indonesia yang didalamnya terkandung kekayaan dan potensi sumberdaya yang berpolah bagi pembangunan;

(2) Mengelola dan Memanfaatkan Laut Indonesia merupakan upaya pengelolaan dan pemanfaatan laut secara bijaksana, terpadu dan berkelanjutan untuk kesejahteraan rakyat;

(3) Menjaga dan Memelihara Laut Indonesia merupakan upaya untuk menegakkan, mempertahankan, mengamankan, melindungi, memelihara kedaulatan dan kesatuan politik, ekonomi dan kewilayahan, serta yurisdiksi di laut berdasarkan peraturan perundang-undangan nasional dan hukum internasional;

(4) Meningkatkan Peran Indonesia di tingkat internasional melalui forum-forum serta kerjasama regional dan internasional di bidang kelautan, serta mempromosikan kepatuhan terhadap Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982 dalam hubungan antar Negara, mengembangkan peran aktif dalam percaturan kelautan global, serta berperan aktif dalam memelihara perdamaian dunia.


    1. Dasar Penyusunan Kebijakan Kelautan




  1. Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam UUD-1945 telah termaktub dalam Pasal 25 A, bahwa Indonesia adalah Negara Kepulauan yang mencirikan Nusantara dan batas-batasnya ditentukan oleh Undang-Undang. Makna pasal tersebut, mengingatkan kita bahwa Indonesia Negara kepulauan terbesar didunia, tidak hanya pengakuan internasional tetapi setiap warga Indonesia harus menyadari dan mewarnai dalam kegiatan pembangunan Indonesia.

Kemudian dalam pasal 33, pada hakekatnya telah mengamanatkan bahwa pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya kelautan di wilayah Indonesia dikuasai negara dan ditujukan kepada terwujudnya manfaat yang sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat dan kemakmuran bangsa Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah wajib melakukan pengembangan dan pembangunan kelautan nasional guna memberikan manfaat ekonomi, sosial dan budaya dalam usaha untuk mengantarkan bangsa menuju masyarakat Indonesia yang maju, makmur dan berkeadilan. Isi pasal 33 itu menginsyaratkan bagi para pengambil kebijakan pembangunan, baik eksekutif, legislatif, yudikatif maupun semua anak bangsa, bahwa kekayaan yang ada di wilayah alam Indonesia di tujukan pada kesejahteraan masyarakat dan bangsa.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Share ing jaringan sosial


Similar:

Letak Indonesia di daerah khatulistiwa dengan karakteristik geologi,...

Letak Indonesia di daerah katulistiwa dengan karakteristik geologi,...

‘’Indonesia dengan letak geografis berada di garis khatulistiwa tergolong...

Pada awalnya istilah etnik hanya digunakan untuk suku-suku tertentu...

Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berbentuk republik...

Letak Wilayah dan Pengaruhnya Bagi Keadaan Alam Indonesia

Industri perdagangan Indonesia (kategori perdagangan) dalam ekonomi...

1. Letak suatu wilayah yang didasarkan atas garis lintang dan garis bujur dinamakan

Lingkungan Fisik Wilayah Nusantara dan Hubungan Dengan Manusia

Kehidupan manusia di dunia mempunyai kedudukan sebagai hamba Tuhan...

Astronomi


Nalika Nyalin materi nyedhiyani link © 2000-2017
kontak
a.kabeh-ngerti.com
.. Home